EFEK DBH CRISIS: PRIORITAS SAMARINDA DI REKAYASA ULANG!
Samarinda, nusaetamnews.com : Samarinda beneran lagi mode survival budget! Dengan ancaman pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga triliunan Rupiah, Wali Kota dan DPRD Kota Samarinda sepakat: efisiensi total, tapi pelayanan dasar no-cut!
PrioritasWajib: Banjir dan Layanan Publik Amankan Posisi!
Meskipun APBD 2026 Kota Samarinda diprediksi menyusut drastis dari Rp5,8 triliun menjadi sekitar Rp4,5 triliun (setelah DBH TKD dipangkas hingga Rp1,4 triliun), Pemkot dan DPRD memastikan ada sektor yang wajib diselamatkan:
| Sektor Prioritas | Program & Target | Status di APBD 2026 |
| Pengendalian Banjir | Tuntaskan masalah banjir di Bengkuring & Sungai Karang Mumus (SKM). | AMPUH & UTAMA. Anggaran harus dipertahankan. |
| Pembangunan Landmark | Proyek Pasar Pagi, Terowongan, dan Teras Samarinda 2. | RISIKO TINGGI. Diproyeksikan berlanjut, tapi harus diatur ulang (direlokasi ke tahun berikutnya atau cari bantuan pusat). |
| Belanja Wajib | Gaji PNS, PPPK, dan Tunjangan Kesejahteraan. | AMAN. Ini hak pegawai dan tidak akan dipotong. |
| Layanan Dasar | Pendidikan, Kesehatan, dan Program Pro Bebaya. | AMPUH. Tetap prioritas karena berdampak langsung ke masyarakat. |
SamarindaVsBanjir: Target Rp900 Miliar Terancam Tersendat!
Penanganan banjir di Samarinda, khususnya di kawasan rawan seperti Bengkurung dan Sungai Karang Mumus (SKM), menjadi ujian terberat di tengah krisis anggaran ini.
- Mega Proyek SKM: Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa untuk menuntaskan masalah banjir di SKM saja, dibutuhkan total anggaran kurang lebih Rp900 miliar. Dana ini termasuk untuk pembangunan sifon, belasan rumah pompa air, dan kolam retensi baru.
- Gantungkan ke Pusat: Karena APBD Kota Samarinda tertekan, Pemkot kini gencar “melobi” dan “memohon” kepada Kementerian PUPR agar proyek-proyek strategis pengendalian banjir ini langsung didanai oleh APBN dan dijadikan prioritas nasional.
- Kesiapan Lahan Kunci: Kepala Bapperida Samarinda memastikan, Pemkot akan memprioritaskan penataan dan pembebasan lahan di titik-titik proyek strategis. Ini menjadi kunci agar proposal proyek bisa disetujui dan dibiayai langsung oleh Pemerintah Pusat.
Wali Kota Samarinda: “Semua DED (Detail Engineering Design) sudah kita siapkan. Kendalanya tinggal di pendanaan. Pak Menteri PU sudah memberi sinyal bantuan di 2026. Ini kabar baik.”
StrategiCerdas: Gali PAD Tanpa Bebani Warga
Untuk menutup lubang DBH yang dipangkas, Pemkot Samarinda punya game plan untuk 2026: Perkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tanpa menaikkan pajak yang membebani warga.
- Komitmen Efisiensi: Belanja yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas (kecuali yang urgen), konsumsi rapat, dan belanja pemeliharaan, akan dipangkas habis.
- Inovasi PAD: Pemkot ditantang untuk menemukan inovasi sumber pembiayaan yang tetap menjaga fiskal daerah stabil dan pembangunan terus berjalan, sejalan dengan visi “Ekonomi Hijau” Kaltim.
Intinya: Samarinda dalam posisi all out menjaga program yang bersentuhan langsung dengan rakyat, sambil berjudi (berjuang keras) agar proyek big-size seperti pengendalian banjir di-cover oleh APBN. (one)