DBH ‘Mati Suri’, Proyek Ambisius Samarinda Terancam Gantung Diri

Samarinda, nusaetamnews.com : Isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim yang heboh di bulan Oktober 2025 ternyata punya efek domino yang langsung terasa ke ‘jantung’ pembangunan di ibu kota provinsi. Proyek-proyek keren yang kita tunggu-tunggu terancam harus di-pause atau bahkan dibatalkan di APBD 2026.

GoodbyeProyek: Mega Proyek Samarinda Kena Rem Mendadak

Pemotongan DBH Kaltim yang diprediksi mencapai 75% atau setara dengan kehilangan triliunan Rupiah jelas-jelas membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di level Provinsi dan Kota harus putar otak, bahkan bikin perencanaan 2026 di-reset total.

Proyek-proyek yang terancam terkena imbas pemangkasan APBD, terutama di Samarinda, antara lain:

• Pengendalian Banjir: Walaupun disebut sebagai prioritas yang “tidak boleh dipotong,” Komisi III DPRD Kaltim dan Pemkot Samarinda harus bekerja keras memastikan anggaran untuk normalisasi sungai, pengerukan, dan pembangunan infrastruktur banjir tidak terpangkas. Jika dana berkurang, masalah banjir Samarinda bisa makin parah!
• Proyek Landmark Lanjutan: Pembangunan ambisius seperti Terowongan Gunung Sari dan lanjutan proyek-proyek estetik seperti Teras Samarinda (tahap berikutnya) berisiko mengalami kemoloran atau pemberhentian di tengah jalan.
• Jalan dan Konektivitas: Proyek penyelesaian jalan strategis di level provinsi (yang menghubungkan Samarinda ke daerah lain seperti Kutai Timur atau Berau) berpotensi tersendat, padahal ini krusial untuk konektivitas ekonomi daerah penyangga IKN.

Victor Yuan (Anggota DPRD Samarinda): “Tentu dengan dipangkasnya DBH, anggaran-anggaran untuk pembangunan itu akan mengalami turbulensi, dan perputaran ekonomi di masyarakat akan mengalami goncangan.”

KeadilanFiskal: Daerah Penghasil Cuma Dikeruk?

Kekhawatiran utama para pengamat dan legislator di Kaltim adalah soal Keadilan Fiskal. Kaltim selama ini menjadi lumbung devisa nasional dari sektor migas dan batu bara, namun ketika ekonomi pusat ‘sakit’, daerah penghasil (termasuk Samarinda) yang menanggung beban paling berat.

• Pukulan Berat: Pemotongan dana transfer ini dianggap tidak mencerminkan asas desentralisasi dan otonomi fiskal. Daerah didorong mandiri, tapi haknya dipotong drastis.
• Efek Domino ke Rakyat: Pemotongan ini bukan cuma soal proyek fisik. Jika pembangunan dasar (jalan, sekolah, RS) terhambat, rakyat Samarinda-lah yang menanggung kerugian paling besar.

StrategiSurvival: Gubernur Tekan Efisiensi Maksimal

Menghadapi gonjang-ganjing ini, Pemprov Kaltim, di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud, langsung sigap dengan strategi efisiensi all out untuk APBD Murni 2026:

1. Stop Hura-Hura: Gubernur memastikan segala kegiatan Pemprov akan dilakukan di kantor pemerintahan, tidak lagi di hotel-hotel mewah, untuk menghemat pengeluaran daerah.
2. Fokus Program Dasar: Anggaran dialihkan sepenuhnya ke program prioritas seperti layanan publik, pendidikan, dan kesehatan—hal-hal yang langsung dirasakan masyarakat.

Saat ini, nasib pasti proyek infrastruktur di Samarinda dan Kaltim masih menunggu keputusan final dari Kementerian Keuangan mengenai besaran DBH 2026. Semua mata tertuju ke Jakarta. (one)