DBH KALTIM KRITIS! ‘Ancaman’ Pemangkasan 78% Bikin APBD 2026 Mendadak “Puasa”
Samarinda, nusaetamnews.com : Kabar finansial dari pusat di bulan Oktober 2025 ini benar-benar bikin deg-degan. Drama Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim yang jadi penopang utama APBD ternyata sedang di ujung tanduk!
APBDTerancam: Dari Rp7 T Jadi Sisa Rp1,6 T?
Isu utama yang bikin geger sepanjang Oktober adalah potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim untuk tahun anggaran 2026. Angka yang beredar di kalangan pejabat daerah sangat fantastis dan mengkhawatirkan:
- Pagu Sebelumnya (2025): DBH Kaltim dipatok sekitar Rp6,97 triliun.
- “Ancaman” Pagu 2026: Berdasarkan dokumen yang diterima Pemprov dari DJPK Kemenkeu, DBH Kaltim diprediksi hanya akan diguyurkan sekitar Rp1,6 triliun hingga Rp2,49 triliun.
- Persentase Pemangkasan: Ini berarti DBH Kaltim terancam dipangkas hingga 75% bahkan 78% dari alokasi sebelumnya!
Jika angka ini terwujud, APBD Kaltim 2026 yang awalnya direncanakan besar-besaran untuk pembangunan daerah dan IKN, bisa melorot drastis dan mengalami revisi total.
GubernurProtes: 18 Kepala Daerah Nyerbu Kemenkeu!
Menghadapi ancaman krisis fiskal ini, Pemprov Kaltim tidak tinggal diam. Pada tanggal 7-12 Oktober 2025, drama lobbying tingkat tinggi terjadi:
- Aksi Bersama: Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bersama 17 gubernur lain se-Indonesia terbang ke Jakarta untuk menemui Menteri Keuangan (Menkeu) dan menyampaikan protes keras atas rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional.
- Argumen Kaltim: Gubernur Kaltim menegaskan bahwa daerah penghasil SDA seperti Kaltim seharusnya mendapat perhatian lebih dan DBH, terutama dari sektor mineral dan batu bara, tidak boleh dikurangi sepihak sesuai UU.
- Reaksi Kemenkeu: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bersikap terbuka terhadap protes, namun menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mengatur sesuai kemampuan negara secara keseluruhan.
Gubernur Kaltim: “Kaltim ini penghasil, sudah seharusnya mendapat perhatian lebih. Hak fiskal daerah penghasil jangan dikecilkan.”
DampakDomino: Semua Sektor Terancam
Dampak pemotongan DBH ini akan bersifat domino, Guys:
- Pembangunan Terganggu: Anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terancam terpangkas.
- Kabupaten/Kota Terdampak: Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov ke kabupaten/kota juga akan menurun drastis, membuat nasib APBD di tingkat lokal lebih parah. Contohnya, DBH Berau 2026 diprediksi anjlok dari Rp2,5 Triliun menjadi Rp663 Miliar.
- Efisiensi All Out: Pemprov Kaltim, lewat instruksi Gubernur, sudah mulai melakukan efisiensi anggaran, termasuk menghentikan kegiatan yang tidak prioritas dan memperketat serapan belanja.
Di tengah tarik-ulur ini, Wakil Gubernur Kaltim sempat menyebut ada sinyal tambahan DBH dari pusat di kuartal pertama 2026, namun tambahan itu dinilai belum cukup untuk menutup defisit yang masih mencapai triliunan. (one)