Ancaman Pecat! Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Wajib Dukung Program Strategis Nasional
Jakarta, nusaetamnews.com : Peringatan keras! Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa semua pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia wajib mendukung penuh program strategis nasional (PSN).
Ancamannya tidak main-main: Sanksi pemberhentian!
“Program strategis nasional wajib didukung kepala daerah. Ada sanksinya jika tidak mendukung. Jika program strategis nasional tidak berjalan karena kepala daerahnya, maka kepala daerah bisa diberhentikan,” tegas Tito di hadapan para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa.
Menurut Mendagri, PSN adalah program unggulan Presiden yang mutlak harus dilaksanakan oleh kepala daerah.
PSN dan Sanksi Pemberhentian
Beberapa program unggulan yang wajib didukung Pemda antara lain:
- Koperasi Merah Putih (Kopdeskel)
- Sekolah Rakyat
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Cek Kesehatan Gratis
Tito mengingatkan bahwa dasar hukum kewajiban ini tertuang dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Mekanisme Sanksi:
- Teguran Tertulis: Dikenakan dua kali berturut-turut.
- Pemberhentian Sementara: Selama tiga bulan, jika teguran tidak diindahkan.
- Pemberhentian Permanen: Jika setelah pemberhentian sementara program tetap tidak dilaksanakan.
“Tidak perlu menunggu DPRD. Mekanismenya bisa langsung berjalan melalui Kemendagri,” jelas Tito.
Kopdeskel: Motor Ekonomi Kerakyatan
Tito menekankan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto mayoritas berbasis ekonomi kerakyatan, sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Program Kopdeskel Merah Putih disebut berpotensi jadi motor penggerak ekonomi, mendorong perekonomian lokal, dan memperkuat keuangan inklusif di tingkat desa.
“Keuangan inklusif artinya masyarakat punya akses dan pemahaman terhadap sistem keuangan modern, sehingga tidak lagi bergantung pada rentenir atau tengkulak,” tuturnya.
Ke depan, Kopdeskel akan berperan sebagai offtaker (pembeli dan penyalur produk masyarakat) dan penyalur bantuan pemerintah. Dengan Kopdeskel, penyaluran sembako dan bantuan bisa langsung tepat sasaran.
Sementara itu, Pemkab Banggai melalui Sekda Ramli Tongko menyatakan komitmennya. Mereka akan fokus pada perbaikan faskes, ketahanan pangan, pembangunan Sekolah Rakyat, hilirisasi industri, dan khusus untuk 2026, akan fokus pada program MBG. (ant/one)