Dugaan Keterlibatan Jokowi dalam Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh?
Isu mengenai dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh merupakan topik yang menarik perhatian publik dan memicu perdebatan sengit. Proyek yang diprakarsai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini sarat dengan kontroversi, mulai dari perubahan skema pembiayaan (yang awalnya Business-to-Business menjadi melibatkan penyertaan modal negara), pembengkakan biaya (cost overrun) yang signifikan, hingga potensi kerugian finansial yang membebani BUMN.
Berikut adalah analisis dan opini mengenai mungkinkah Presiden Jokowi terlibat dalam dugaan korupsi proyek Whoosh.
Indikasi dan Titik Pijak Dugaan Korupsi
Dugaan adanya korupsi dalam proyek Whoosh umumnya berpijak pada dua hal utama yang saling berkaitan:
Pembengkakan Biaya (Cost Overrun) dan Mark-up:
Terdapat klaim dari sejumlah pihak, termasuk mantan pejabat dan pengamat, mengenai dugaan mark-up yang sangat besar. Contohnya, perhitungan biaya per kilometer KCJB di Indonesia disebut mencapai 3 kali lipat lebih tinggi ($52 juta USD) dibandingkan biaya di Tiongkok ($17–18 juta USD).
Angka pembengkakan biaya dari perkiraan awal juga menunjukkan ketidakwajaran, yang memunculkan pertanyaan ke mana aliran dana tersebut mengalir.
Para analis dan mantan penyidik KPK bahkan terang-terangan menyebut bahwa kerugian dan ketidakwajaran biaya ini merupakan indikasi kuat korupsi.
Keputusan Kebijakan yang Mendesak dan Bertentangan dengan Saran Ahli:
Beberapa pihak menyebutkan bahwa proyek Whoosh dipaksakan berjalan meski telah mendapat penolakan atau peringatan dari beberapa menteri dan ahli terkait ketidakvisibelan proyek serta potensi kerugian negara.
Keputusan untuk memilih Tiongkok sebagai mitra dengan bunga pinjaman yang lebih tinggi (2%) setelah menolak tawaran Jepang dengan bunga sangat rendah (0,1%) juga menjadi sorotan tajam.
Tanggung jawab atas keputusan kebijakan yang fundamental ini, terutama yang melibatkan penolakan saran ahli dan perubahan skema pembiayaan, otomatis mengarah pada pucuk pimpinan tertinggi saat itu, yaitu Presiden Jokowi.
Analisis Keterlibatan Jokowi
Apakah dugaan korupsi ini berarti Jokowi terlibat langsung dalam tindak pidana korupsi (seperti menerima suap atau komisi)?
Saat ini, belum ada bukti hukum yang valid dan terkonfirmasi yang menunjukkan bahwa Jokowi secara pribadi menerima aliran dana korupsi dari proyek Whoosh. Semua yang beredar di ranah publik dan media saat ini masih bersifat dugaan, analisis, dan opini yang didasarkan pada kerugian negara dan keanehan dalam proses kebijakan.
Namun, keterlibatan Jokowi dapat dilihat dari aspek tanggung jawab kebijakan (tanggung jawab politik dan administratif) dan keputusan strategis:
Tanggung Jawab Komando dan Kebijakan: Sebagai kepala negara yang mengambil keputusan akhir dan ngotot melanjutkan proyek meskipun ada peringatan, Jokowi memiliki tanggung jawab penuh atas kegagalan proyek yang berujung kerugian negara. Meskipun bukan korupsi secara langsung, keputusan yang merugikan negara (seperti memaksakan proyek yang tidak visibel atau memilih tawaran yang lebih mahal) tetap perlu dipertanggungjawabkan dan menjadi pintu masuk bagi penyidikan untuk menelusuri dugaan pidana.
Peluang Korupsi di Lapisan Bawah: Struktur kebijakan yang sentralistik dan proyek yang sangat besar sering kali membuka celah besar bagi praktik korupsi di tingkat pelaksanaan atau pejabat di bawahnya. Meskipun Jokowi tidak terlibat langsung, fokus kekuasaan dan desakan untuk menyelesaikan proyek dapat menciptakan lingkungan di mana mark-up atau ‘dana siluman’ menjadi mudah terjadi, yang pada akhirnya harus diawasi oleh pimpinan tertinggi.
Kebutuhan Investigasi: Isu mark-up yang diungkapkan oleh Mahfud MD dan pengamat lain mengenai perbedaan drastis biaya per kilometer menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit dan penyelidikan mendalam. Hanya melalui investigasi hukum yang independen dan berani, kerugian negara dan potensi keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk pejabat tinggi, dapat dibuktikan atau dibantah.
Kesimpulan Opini
Mungkinkah Jokowi terlibat korupsi Whoosh? Secara hukum, belum ada bukti yang membuktikan keterlibatan pidana langsung Jokowi. Namun, dalam konteks tanggung jawab politik dan kebijakan, proyek ini adalah warisan kebijakan ambisius yang secara kasat mata terbukti sarat masalah, mulai dari pembengkakan biaya, kerugian, hingga dugaan mark-up.
Analisis publik menganggap bahwa proyek Whoosh merupakan kasus yang sangat layak untuk diselidiki sebagai pintu masuk membongkar dugaan korupsi di level tertinggi. Keterlibatan Jokowi ada pada keputusan awal yang dipaksakan dan merugikan negara, yang secara tidak langsung membuka jalan bagi penyimpangan di level pelaksanaan. Keberanian dan independensi aparat penegak hukum, terutama KPK, untuk mengusut tuntas isu mark-up menjadi kunci untuk menjawab tuntas pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara ini. (setia Wirawan)