Bulog Jadi ‘Kementerian Pangan’? Mensesneg Bakal Kaji Ulang Status Lembaga
Jakarta, nusaetamnews.com : Isu penguatan kelembagaan pangan nasional kembali mencuat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah akan mengkaji usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait kenaikan status Perum Bulog menjadi setara kementerian atau lembaga.
Usulan dari Komisi IV DPR RI tersebut bertujuan agar Bulog, yang saat ini berstatus Perusahaan Umum (Perum) di bawah Kementerian BUMN, dapat lebih independen dan lincah dalam distribusi bahan pokok, khususnya beras. Bahkan, muncul wacana penggabungan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian.
“Nanti kita kaji ya nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki,” ujar Prasetyo Hadi atau yang akrab disapa Pras, usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.
Bulog Catat Sejarah: Stok Beras Tertinggi
Terlepas dari wacana perubahan status, Pras menyoroti kinerja positif Bulog yang telah berhasil mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah cadangan beras nasional. Keberhasilan ini, kata dia, tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah.”Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog,” katanya.
Pras menjelaskan bahwa suntikan dana dari Kementerian Keuangan kepada Bulog sebesar Rp16,6 triliun pada awal 2025 terbukti efektif. Dampaknya, pada Juli 2025, stok beras nasional yang dikelola Bulog menembus rekor fantastis, mencapai 4,2 juta ton. Capaian ini disebut sebagai tonggak penting menuju misi besar swasembada pangan Indonesia.
Tambahan Dana untuk Jagung
Pemerintah juga berkomitmen memberikan pendanaan tambahan untuk mengantisipasi melimpahnya produksi komoditas lain. Kementerian Keuangan akan menyuntikkan tambahan Investasi Pemerintah sebesar Rp5,5 triliun kepada Bulog.Pendanaan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025 dan dikhususkan untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
“Intinya adalah kita betul-betul, mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu,” tutup Pras, menegaskan fokus utama pemerintah adalah kedaulatan pangan. (ANT/one)