Terkait Pemangkasan DBH : Mengapa Seluruh Stakeholder di Kalimantan Timur Harus Melakukan Perlawanan?

Opini dan analisis : Setia Wirawan

Gerakan perlawanan (protes terorganisir) dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Kalimantan Timur (Kaltim) ke pemerintah pusat terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang drastis adalah langkah yang diperlukan dan wajar dalam konteks desentralisasi fiskal. Namun, langkah ini harus didesain sebagai strategi terpadu yang tidak hanya menuntut, tetapi juga menawarkan solusi dan menunjukkan kemandirian.

Berikut adalah tinjauan mengapa Kaltim perlu menggerakkan seluruh stakeholder dan bagaimana strategi perlawanan/negosiasi tersebut sebaiknya dirancang:

Mengapa Perlu Menggerakkan Seluruh Stakeholder?

Dampak Luas (Ekonomi dan Sosial): Pemotongan DBH sangat besar (mencapai 75 persen) yang memengaruhi APBD secara keseluruhan, termasuk anggaran kabupaten/kota. Ini berdampak pada pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan), dan bahkan tunjangan ASN. Oleh karena itu, protes harus merefleksikan keprihatinan seluruh elemen:

Mulai dari Pemerintah Daerah (Pemprov dan Pemkab/Pemkot): Wajib solid menunjukkan data fiskal yang terancam, DPRD: Sebagai representasi rakyat, perlu memimpin lobi politik dan legislatif. Akademisi/Ekonom: Menyediakan kajian dampak ilmiah dan argumen yang kuat secara makroekonomi, Tokoh Masyarakat/Adat: Mewakili suara rakyat dan isu keadilan bagi daerah penghasil. Asosiasi Pengusaha (KADIN/Apindo): Menjelaskan dampak pada iklim investasi dan keberlanjutan bisnis di Kaltim.

Kekuatan Bargaining (Lobi): Protes kolektif yang terkoordinasi akan meningkatkan kekuatan tawar Kaltim. Jika hanya dilakukan oleh Gubernur atau Pemprov, dampaknya akan terbatas. Namun, dukungan dari DPRD, universitas, hingga sektor swasta menunjukkan bahwa masalah ini adalah isu politik, ekonomi, dan keadilan regional yang serius.

Momen IKN (Ibu Kota Nusantara): Kaltim adalah penyangga utama IKN. Protes ini menjadi pengingat bagi Pusat bahwa pembangunan IKN harus didukung oleh fiskal daerah yang sehat, bukan justru dilemahkan. Kebijakan yang melemahkan Kaltim dikhawatirkan mengganggu stabilitas daerah penyangga IKN.

Strategi Perlawanan yang Efektif (Tidak Sekadar Berteriak)

Perlawanan ini tidak boleh hanya berupa demonstrasi atau penolakan, tetapi harus berbentuk negosiasi dan lobi yang didukung data kuat melalui empat jalur utama:

1. Jalur Politik dan Legislatif

Lobi Terpadu: Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD Kaltim (mewakili eksekutif dan legislatif) harus kompak melobi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR RI (Komisi XI dan Komisi II).

Aliansi Regional: Menggalang kekuatan dengan provinsi penghasil SDA lain yang juga terkena dampak pemangkasan besar (seperti Riau, Sumatera Selatan, atau Kalimantan Selatan) melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk menekan revisi formula DBH.

2. Jalur Teknis dan Data

Kajian Dampak: Menyajikan data rinci dari akademisi mengenai kerugian fiskal daerah dan ancaman terganggunya program prioritas. Data ini harus lebih kuat daripada argumen efisiensi nasional Kemenkeu.

Transparansi DBH: Menuntut transparansi penuh dari Pusat terkait perhitungan DBH, terutama DBH SDA Migas dan Minerba, agar daerah bisa melakukan cross-check dan memastikan keadilan.

3. Jalur Otonomi Fiskal

Menawarkan Opsi Pendapatan: Dalam negosiasi, Kaltim harus menunjukkan komitmen dan rencana akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi aset sebagai bukti keseriusan untuk mandiri. Ini menjadi argumen bahwa mereka tidak hanya menuntut uang, tetapi juga berusaha.

Prioritas Program: Mempresentasikan program pembangunan Kaltim (di luar IKN) yang esensial, dan menjelaskan bagaimana pemotongan DBH akan merusak program tersebut.

4. Jalur Publik dan Media

Menggunakan media massa dan media sosial untuk menjelaskan kepada publik secara rasional mengapa pemangkasan ini tidak adil dan bagaimana dampaknya, sehingga menciptakan opini publik yang mendukung upaya pemerintah daerah.

Ya, Kaltim perlu menggerakkan seluruh stakeholder untuk melakukan “perlawanan” atau, lebih tepatnya, negosiasi dan lobi politik-fiskal yang terpadu ke Pusat. Tujuannya adalah memastikan bahwa formula perhitungan dan alokasi DBH mencerminkan prinsip keadilan dan keberlanjutan pembangunan Kaltim sebagai daerah penghasil SDA dan penyangga IKN. Langkah ini harus dibarengi dengan komitmen nyata untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. ***