EFEK NYATA PEMOTONGAN DBH PADA MASYARAKAT SECARA LANGSUNG, Layanan Publik Terdegradasi, Lapangan Kerja Warga Terancam

Samarinda, nusaetamnews.com : Kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, yang menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara signifikan, telah melewati batas administrasi dan mulai dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat luas di daerah. Efisiensi anggaran daerah kini berisiko mendegradasi kualitas layanan publik dan memicu keresahan sosial-ekonomi.

Layanan Kesehatan: Obat dan Insentif Terancam

Pemotongan DBH, yang berdampak pada ketersediaan dana daerah, secara langsung memengaruhi sektor yang wajib dialokasikan anggarannya, termasuk kesehatan (minimal 10% dari APBD). Kekurangan Obat dan Alat Medis: Anggaran operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas terancam menyusut. Hal ini berpotensi menyebabkan kelangkaan pasokan obat-obatan esensial dan terhambatnya pengadaan alat kesehatan baru.  Tergerusnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat Miskin: Kemampuan daerah untuk membiayai iuran Program Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin terbebani. Jika pembiayaan terganggu, risiko meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak tercover perlindungan kesehatan menjadi nyata.

 Kemudian, Mandeknya Program Preventif: Program promotif-preventif, seperti Posyandu, imunisasi massal, dan kampanye gizi anak, yang didukung APBD daerah, terancam ditunda atau diperkecil volumenya.

Sektor Pendidikan: Subsidi Siswa Miskin Rawan Dipangkas

Meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan relatif dilindungi, alokasi DBH yang berkurang dapat memengaruhi program-program penunjang pendidikan yang dibiayai murni APBD.

Beasiswa dan Subsidi Terancam: Program beasiswa lokal, bantuan seragam/buku bagi siswa dari keluarga tidak mampu, dan subsidi biaya operasional sekolah daerah non-negeri (swasta/keagamaan) menjadi target pertama pemangkasan. Ini dapat mengurangi akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Infrastruktur Pendidikan Tertunda: Proyek rehabilitasi gedung sekolah yang rusak, pembangunan ruang kelas baru, hingga pengadaan perangkat digital di sekolah harus dipertimbangkan ulang atau ditunda.

Infrastruktur Dasar dan Kebersihan Lingkungan Terhambat

Masyarakat juga akan merasakan dampaknya pada sektor infrastruktur dasar dan layanan kebersihan.

Jalan dan Jembatan: Kegiatan peningkatan dan pembangunan jalan/jembatan baru, terutama di wilayah terpencil yang hanya mengandalkan APBD, terpaksa ditunda dan diganti dengan pemeliharaan rutin, yang berpotensi memperlambat konektivitas dan laju ekonomi lokal.

Pengurangan PJLP Berdampak Langsung: Pemangkasan anggaran yang diikuti dengan pengurangan jumlah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau pekerja kontrak di dinas kebersihan, pertamanan, dan keamanan, akan berdampak pada kualitas lingkungan. Sampah berpotensi menumpuk lebih lama, dan ruang publik kurang terawat.

Tekanan Tambahan: Kenaikan Pajak Daerah

Sebagai upaya menambal defisit yang ditinggalkan pemotongan DBH, beberapa pemerintah daerah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah (PAD). Meskipun tujuannya untuk kemandirian fiskal, langkah ini dikhawatirkan akan membebani daya beli masyarakat dan dunia usaha di daerah, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.

“Efisiensi yang tidak tepat sasaran berisiko menciptakan biaya sosial-ekonomi jangka panjang yang lebih besar. Bukan hanya menunda pembangunan fisik, tetapi juga mengurangi akses warga terhadap hak-hak dasar,” ujar seorang ekonom regional. Pemerintah daerah didesak untuk memastikan bahwa efisiensi dilakukan pada belanja birokrasi yang tidak produktif (perjalanan dinas, rapat-rapat) dan bukan pada layanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. (one)