Soal Gaji PNS Dibayar Pusat, Menkeu Purbaya: “Pasti Nggak Bisa Sekarang!”

JAKARTA, nusaetamnews.com : Usulan agar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah diambil alih oleh Pemerintah Pusat saat ini terbentur tembok. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan hal itu belum bisa dipenuhi. Alasannya jelas: kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga, sekaligus mempertahankan keseimbangan fiskal nasional di tengah tantangan perlambatan ekonomi.

“Jadi kalau diminta sekarang (gaji PNS daerah dibayar pusat) ya pasti saya nggak bisa,” kata Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa (8/10), usai bertemu Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Beban Daerah VS Kantong APBN

Usulan ini mencuat dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, yang merasa daerah makin terbebani. Menurut Mahyeldi, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) membuat anggaran makin tipis. Padahal, daerah butuh dana besar untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan merealisasikan program pembangunan.

Mahyeldi berharap Pemerintah Pusat mempertimbangkan ulang kebijakan TKD. Opsi terbaik, menurutnya, adalah mengambil alih pembiayaan gaji PNS daerah agar Pemda bisa fokus pada pembangunan prioritas.

Menkeu: Tak Mau Defisit APBN Jebol

Menanggapi permintaan itu, Menkeu Purbaya menyebutnya sebagai permintaan yang wajar, tapi harus realistis dengan kondisi fiskal nasional.Menkeu menjelaskan bahwa perekonomian nasional sedang dalam tren perlambatan. Kebijakan belanja APBN harus diatur sangat hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara. “Belum kita khususkan, kalau dia minta semuanya juga tanggung saya. Itu normal, permintaan normal. Tapi kan kita hitung kemampuan APBN ke saya seperti apa,” tegas Menkeu.

Intinya, Purbaya menegaskan saat ini Pusat belum memungkinkan mengambil alih seluruh beban gaji ASN daerah tanpa meningkatkan rasio defisit anggaran di atas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Jadi saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan,” pungkas Purbaya, memastikan keseimbangan fiskal tetap terkendali. Pertemuan penting ini dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. (ant/sw)