Subscribe

Antisipasi Keterlambatan Pekerjaan Jelang Tutup Tahun Anggaran, Pemkab Mahulu Perketat Pengendalian Kontrak Pengadaan

2 minutes read

Mahulu, nusaetamnews.com : Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memperketat pengendalian kontrak pengadaan barang dan jasa menjelang berakhirnya tahun anggaran. Langkah pengawasan intensif ini ditempuh untuk mengantisipasi risiko keterlambatan penyelesaian proyek di lapangan sekaligus memastikan seluruh serapan anggaran daerah berjalan sesuai koridor ketentuan hukum.

Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Kristina Tening di Ujoh Bilang, Sabtu, menegaskan bahwa pengendalian kontrak menjadi fokus utama mengingat sisa waktu pelaksanaan kegiatan yang semakin sempit. Menurutnya, setiap potensi hambatan teknis maupun administratif harus segera dideteksi dan ditangani sejak dini sebelum melewati batas akhir tahun anggaran.

Kristina menjelaskan bahwa kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Ketepatan proses mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pengawasan kontrak sangat menentukan seberapa cepat warga dapat menikmati hasil pembangunan—baik berupa fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, maupun akses infrastruktur jalan dan sarana kampung.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Mahakam Ulu telah menggelar sosialisasi regulasi pengadaan beserta lokakarya mitigasi risiko kontrak di Kantor Bupati Mahakam Ulu. Forum yang diikuti aparatur pengelola pengadaan dari berbagai perangkat daerah ini difokuskan untuk membedah paket-paket pekerjaan yang masih berjalan guna memetakan titik rawan hambatan sekaligus merumuskan solusi penanganannya.

Dalam arahannya, Kristina mengingatkan seluruh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar turun langsung memantau progres pekerjaan di instansinya masing-masing serta berani mengambil keputusan taktis secara tepat waktu apabila ditemukan kendala. Sementara itu, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaku pengadaan diinstruksikan menjaga kendali kontrak secara ketat serta memastikan seluruh tahapan dan keputusan terdokumentasi dengan rapi. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga diminta aktif membuka ruang pendampingan agar setiap persoalan teknis di lapangan dapat segera dikonsultasikan.

Selain memetakan risiko proyek, lokakarya ini turut membekali aparatur dengan pemahaman mendalam terkait dua aturan terbaru dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang katalog elektronik serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 mengenai persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Melalui penguatan kapasitas ini, Pemkab Mahakam Ulu optimistis seluruh paket pekerjaan rampung tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(ant/one)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *