Bukan Cuma Korupsi, Penipuan Investasi Bodong hingga Narkotika Masuk Sasaran UU Perampasan Aset
Jakarta, nusaetamnews.com : Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ternyata tidak hanya membidik harta hasil tindak pidana korupsi. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan bahwa regulasi yang telah dinanti selama 18 tahun ini juga mencakup sejumlah kejahatan berat lainnya yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Penjelasan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Ia merinci bahwa selain korupsi, mekanisme perampasan aset juga berlaku bagi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Lebih lanjut, payung hukum ini turut menjangkau tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan penipuan maupun penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan perekonomian masyarakat luas. Menurut Habiburokhman, perluasan ruang lingkup tersebut lahir dari serapan aspirasi publik, khususnya menyikapi maraknya kasus investasi bodong yang selama ini membuat para korban kesulitan mendapatkan pemulihan kerugian secara maksimal.
Untuk menjamin penerapan aturan baru ini berjalan adil dan terhindar dari potensi kesewenang-wenangan aparat di kemudian hari, parlemen telah menyisipkan protokol pengawasan ketat ke dalam regulasi tersebut. Kebijakan ini mengedepankan asas keadilan, pemulihan hak korban, serta komitmen antipenyalahgunaan wewenang.
Habiburokhman menegaskan bahwa pengawasan akan dikawal langsung oleh lembaga pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. Selain itu, penerapan undang-undang ini juga dilengkapi dengan prinsip beban pembuktian yang berimbang serta sistem transparansi digital agar seluruh proses penelusuran hingga perampasan aset dapat dipantau secara akuntabel.(ant/one)