Usai 18 Tahun Dinanti, DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: Puan Tegaskan Bukan karena Desakan
Jakarta, nusaetamnews.com : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa lahirnya payung hukum strategis dalam pemberantasan korupsi ini murni didasari rampungnya seluruh tahapan penyusunan secara matang, bukan akibat adanya tekanan maupun desakan dari pihak mana pun. Menurutnya, proses pembahasan dilakukan dengan sangat hati-hati agar produk legislasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas.
Dalam pemaparannya sebelum meminta persetujuan fraksi-fraksi, Puan merinci bahwa penyusunan RUU Perampasan Aset telah mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Hal tersebut dibuktikan melalui penyelenggaraan sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat serta rapat dengar pendapat umum.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga tercatat turun langsung melalui 15 agenda kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat hingga tingkat akar rumput. Penelaahan dan evaluasi mendalam pun turut ditempuh parlemen untuk memastikan aturan baru ini selaras dan tidak tumpang tindih dengan regulasi hukum lain yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Usai seluruh fraksi yang hadir menyatakan sepakat, Puan pun mengetok palu pengesahan dengan harapan kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset dapat membawa manfaat nyata bagi penegakan hukum dan kepentingan bangsa Indonesia.(ant/one)