Subscribe

Pemkot Samarinda Siapkan Rp1,2 Miliar di 2027, Andi Harun Minta Layanan Pendidikan Inklusif Berdampak Nyata

3 minutes read

Samarinda, nusaetamnews.com : Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp1,2 miliar pada tahun 2027 guna mempercepat pemerataan layanan pendidikan inklusif di Kota Tepian. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa dana tersebut harus menyasar langsung kebutuhan riil perkembangan anak berkebutuhan khusus, bukan sekadar habis untuk urusan administratif maupun kegiatan seremonial.

Penegasan itu disampaikan Andi Harun saat menerima audiensi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Balai Kota Samarinda, Rabu. Langkah penganggaran pada 2027 ini sekaligus menjadi solusi atas kekosongan anggaran UPTD PLDPI sepanjang 2026 yang sempat menghambat sejumlah agenda peningkatan kompetensi pendidik, setelah sebelumnya unit tersebut menerima Rp1 miliar pada 2023, Rp350 juta pada 2024, dan Rp700 juta pada 2025.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Plt Kepala Disdikbud Samarinda Eko Suprayetno, Kabag Kesra Syamsu Nur, Ketua TWAP Syaparudin, serta Kepala UPTD PLDPI Mohamad Goufur tersebut, terungkap ketimpangan distribusi Guru Pendidikan Khusus di lapangan. Dari total 1.483 murid berkebutuhan khusus yang tersebar di 308 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, baru 98 anak atau sekitar 6,6 persen yang mendapatkan pendampingan GPK, sementara 1.385 anak lainnya belum terlayani.

Merespons kesenjangan tersebut, Andi Harun menginstruksikan Disdikbud dan PLDPI segera menyusun peta jalan terukur yang memetakan kebutuhan riil setiap sekolah dan peserta didik, lengkap dengan target tahunan, proyeksi penyelesaian kesenjangan layanan, kebutuhan pembiayaan, serta indikator keberhasilan yang jelas. Ia juga mewanti-wanti agar validitas data peserta didik dibenahi dengan memisahkan antara data siswa di sekolah dan data klien PLDPI, termasuk menyinkronkan kategori klien aktif, anak unik, data tahunan, serta data kumulatif agar tidak terjadi penghitungan ganda saat merumuskan kebijakan.

Di sisi penguatan sumber daya manusia, meski PLDPI telah melatih 1.046 GPK sejak 2021 serta membentuk Kelompok Kerja Guru Pendidikan Khusus di 10 kecamatan, Andi menekankan perlunya evaluasi sejauh mana hasil pelatihan tersebut diterapkan di sekolah. Terkait layanan profesional yang telah menjangkau 1.520 anak melalui asesmen psikologis sejak 2015 serta 508 klien intervensi terpadu sepanjang 2015 hingga 2026 dengan 90 klien aktif tahun ini, kuota asesmen sekitar 40 anak per bulan diminta untuk diperjelas berdasarkan jenis layanan dan standar waktu daftar tunggu.

Lebih lanjut, Disdikbud diminta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menganalisis beban kerja tenaga profesional sekaligus menuntaskan administrasi mutasi tujuh GPK yang bertugas di PLDPI namun status kepegawaiannya masih tercatat di sekolah asal dengan tenggat waktu yang terukur. Guna memperluas jangkauan layanan, Pemkot Samarinda juga mendorong optimalisasi 40 sekolah model pendidikan inklusif sebagai pusat pendampingan bagi sekolah sekitar melalui pembagian wilayah binaan dan penunjukan guru penghubung, dengan tolok ukur keberhasilan yang berorientasi pada kemajuan belajar anak serta berkurangnya kasus perundungan.(ant/one)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *