Tuntutan Jaksa Rp6,85 Triliun di Kasus Tambang Kukar Dinilai Kontradiktif dengan Fakta Sidang
Samarinda, nusaetamnews.com : Tuntutan pidana penjara antara lima hingga 13 tahun serta klaim kerugian negara fantastis senilai Rp6,85 triliun yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum terhadap tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi tambang batu bara di lahan transmigrasi Kutai Kartanegara menuai sorotan tajam. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, Selasa (17/11/2026), konstruksi hukum penuntutan tersebut dinilai bertolak belakang dengan rangkaian fakta serta keterangan ahli yang telah terungkap di muka sidang.
Pada amar tuntutannya, JPU Juli Hartono dan tim menuntut mantan Direktur PT Jembayan Muarabara Group Ginarsa Tandinegara dengan pidana 13 tahun penjara serta denda Rp1 miliar. Terdakwa Dany Aswin dituntut 11 tahun penjara, sementara Budiono Tanbun dituntut tujuh tahun penjara. Di sisi lain, empat mantan pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Kukar yakni Herry Maryadi, Basri Hasan, Assobirin, dan Adinur masing-masing dituntut lima tahun penjara atas dalih penambangan tanpa hak di atas lahan Hak Pengelolaan transmigrasi serta kelalaian penerbitan Izin Usaha Pertambangan.
Dalil penuntutan jaksa tersebut dinilai berbenturan keras dengan fakta pembuktian sidang sebelumnya. Ketua Tim Penasihat Hukum Ginarsa, Sabri Noor Herman, mengkritisi rapuhnya dasar perhitungan kerugian negara Rp6,85 triliun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Di persidangan terungkap bahwa audit BPKP hanya bersumber dari data penyidik tanpa verifikasi independen, menyamakan volume produksi dengan volume penjualan aktual, serta mengabaikan biaya operasional pertambangan maupun kewajiban pajak.
Padahal, mantan auditor BPKP yang dihadirkan sebagai saksi ahli, Sudirman, menegaskan bahwa standar audit tidak mengenal metode pendapatan kotor. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jemmy Tanjung Utama, ia menerangkan bahwa apabila perusahaan tambang mengantongi izin sah dan telah menunaikan pembayaran royalti, maka kewajiban terhadap negara dinyatakan selesai dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
Kontradiksi lainnya turut mencuat terkait status hukum objek perkara. Jaksa dan auditor BPKP menjadikan nilai jual komoditas batu bara sebagai kerugian negara atas lahan HPL transmigrasi, padahal fakta persidangan membuktikan bahwa pemegang HPL hanya berwenang atas permukaan tanah dan bukan mineral di bawahnya yang tunduk pada regulasi pertambangan. Selain itu, kelalaian administratif pemegang HPL dan Kementerian Transmigrasi yang sebelum April 2011 tidak mencatat aset tersebut sebagai Barang Milik Negara maupun memasang patok batas justru dibebankan secara pidana kepada para terdakwa.
Aspek legalitas penuntutan terhadap terdakwa Budiono Tanbun juga dipersoalkan karena dinilai telah melewati batas waktu atau kedaluwarsa. Ahli hukum pidana Prof. Eva Zulfa dalam keterangannya menjelaskan bahwa penuntutan terhadap Budiono telah kedaluwarsa merujuk Pasal 78 ayat 1 KUHP 1946, mengingat yang bersangkutan sudah diberhentikan dari jajaran direksi sejak perusahaan diambil alih investor Singapura pada tahun 2007 silam.
Tim pembela juga menyoroti langkah jaksa yang memasukkan berita acara pemeriksaan dua ahli, yakni Ahmad Redi dan Sri Winarsih, sekadar sebagai alat bukti surat tanpa menghadirkan keduanya di persidangan untuk diuji melalui pemeriksaan silang sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Seluruh pertentangan antara materi tuntutan jaksa dan fakta persidangan tersebut dijadwalkan bakal diurai secara komprehensif oleh tim penasihat hukum Ginarsa dan Budiono Tanbun dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi pada Kamis (19/11/2026). Penasihat Hukum Budiono Tanbun, Andi Simangunsong, menegaskan bahwa pihaknya menghargai proses penuntutan dan akan menggunakan hak hukum untuk membantah seluruh dalil jaksa di hadapan majelis hakim.(ant/one)