Prabu Revolusi: Bias Ongkos dan Tantangan Informasi Pembangunan Indonesia Sentris

Jakarta, nusaetamnews.com : Fenomena kesenjangan informasi dalam pemberitaan nasional kembali menjadi sorotan akademisi. Dr. Ir. Prabu Revolusi, MIK, pengajar di Universitas Paramadina, mengungkapkan adanya “bias ongkos” yang secara tidak langsung membentuk persepsi publik terkait arah pembangunan nasional saat ini.

Dalam pandangannya, dinamika pemberitaan media massa kerap kali terjebak pada mahalnya biaya peliputan di luar pusat kota. Hal ini membuat isu-isu yang murah dijangkau di Jakarta mendominasi ruang perhatian nasional, sementara capaian pembangunan di daerah pinggiran dan pedesaan cenderung luput dari sorotan utama.

Prabu menyoroti bahwa pergeseran pusat gravitasi pembangunan—seperti program penyediaan fasilitas pendidikan terintegrasi di wilayah luar Jawa atau daerah tertinggal—membutuhkan verifikasi langsung di lapangan yang memakan biaya besar. Sebaliknya, polemik politik di ibu kota dapat diproduksi dengan biaya nyaris nihil.

Kondisi tersebut melahirkan asimetri verifikasi, di mana klaim yang mudah diproduksi di Jakarta kerap mengalahkan fakta di lapangan yang sulit diperiksa. Akibatnya, muncul perbedaan persepsi yang cukup tajam antara warga perkotaan yang lebih banyak mengonsumsi kebisingan informasi melalui layar gawai dengan warga di perdesaan yang merasakan langsung dampak dari program-program pemerintah.

Untuk mengatasi hambatan informasi ini, Prabu menawarkan tiga solusi strategis guna menurunkan “ongkos melihat” pembangunan Indonesia:

Keterbukaan Data Berbasis Lokasi: Pemanfaatan titik koordinat, progres fisik, dan dokumentasi berkala bagi setiap fasilitas publik agar dapat diakses publik hanya dengan satu klik.
Penguatan Jaringan Media Lokal: Optimalisasi peran kantor berita dan kolaborasi dengan media daerah terverifikasi untuk memperluas arus informasi dari akar rumput ke tingkat nasional.
Pelibatan Kreator Konten Lokal Berstandar: Memberikan ruang bagi kreator daerah yang telah dibekali standar verifikasi jurnalistik dan etika agar mampu melaporkan fakta secara akurat dari wilayah masing-arng.

Langkah-langkah tersebut dinilai krusial agar narasi pembangunan Indonesia tidak hanya dilihat melalui kacamata sempit ibu kota, melainkan mencerminkan realitas utuh dari Sabang sampai Merauke.(ant/one)