Sikapi Wacana Hak Angket Ijazah Wapres Gibran, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Hormati Kewenangan DPR
Jakarta, nusaetamnews.com : Pemerintah menegaskan posisinya untuk menghormati setiap langkah hukum dan politik yang menjadi domain lembaga legislatif. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa hak angket merupakan hak murni milik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan demi membuat suatu persoalan di masyarakat menjadi terang benderang.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di Jakarta merespons pertanyaan wartawan terkait munculnya wacana pengguliran hak angket DPR mengenai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak dalam kapasitas memberikan komentar atas wacana internal parlemen tersebut, mengingat DPR merupakan lembaga negara independent yang terlepas dari ranah eksekutif.
Ia memaparkan bahwa mekanisme hak angket pada akhirnya dapat melahirkan berbagai bentuk rekomendasi kepada instansi terkait, atau berujung pada pernyataan pendapat resmi dari DPR atas temuan panitia angket.
Oleh sebab itu, pihak pemerintah memilih untuk terus mengamati, mengikuti perkembangan, serta menganalisis dampak dari penggunaan hak angket tersebut sekiranya panitia khusus benar-benar terbentuk di parlemen.
Di sisi lain, pimpinan parlemen masih belum memproses wacana tersebut lebih jauh. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa DPR baru akan mencermati aspirasi serta surat-surat yang masuk setelah memasuki masa sidang baru pascamasa reses yang berlangsung hingga 8 November 2026.
Dasco menambahkan bahwa tata tertib DPR mewajibkan para anggota dewan beraktivitas di daerah pemilihan masing-masing selama reses, sehingga pembahasan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum memenuhi representasi anggota. Selain itu, DPR juga masih menunggu salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung terkait persoalan ijazah tersebut sebelum menentukan langkah formal selanjutnya. (ant/one)