Saksi Ahli Tegaskan Royalti Resmi dan Izin Sah Hapuskan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Tambang Kukar

Samarinda, nusaetamnews.com : Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara di lahan transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Keterangan saksi ahli akuntansi dan audit menegaskan bahwa kepemilikan izin sah serta pelunasan royalti resmi pada dasarnya menghapuskan unsur kerugian keuangan negara.

Mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sudirman, menjelaskan bahwa selama perusahaan tambang mengantongi izin sah serta membayarkan royalti sesuai ketentuan, kewajiban kepada negara telah selesai sehingga tidak timbul kerugian negara. Kesaksian tersebut ia sampaikan pada sidang Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Samarinda, Jumat (6/11/2026), dan kembali dikonfirmasi di Samarinda.

Sudirman membeberkan bahwa komoditas batu bara di dalam bumi kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) merupakan wewenang bupati melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), bukan milik pemegang sertifikat tanah.

Ia mengingatkan majelis hakim pimpinan Jemmy Tanjung Utama agar audit kerugian negara berpijak pada nilai riil dan tidak mengandalkan asumsi sepihak. Menurutnya, menghitung kerugian dari hasil penjualan dikurangi royalti merupakan skema keliru karena tidak menghitung harga pokok penambangan, biaya operasional, serta kewajiban pajak resmi perusahaan.

Kesaksian tersebut sejalan dengan pandangan saksi ahli hukum pidana, Prof. Eva Zulfa, yang menilai penuntutan terhadap salah satu terdakwa, Budiono Tanbun, telah kedaluwarsa merujuk pada Pasal 78 ayat (1) KUHP 1946 sejak dirinya mundur dari jabatan direksi.

Terdakwa Budiono Tanbun menegaskan bahwa dirinya telah melepaskan seluruh kepengurusan operasional sejak perusahaan diambil alih manajemen Singapura pada 2007, sehingga tidak lagi terlibat dalam manajerial PT Kemilau Rindang Abadi (KRA).

Sementara itu, Penasihat Hukum terdakwa, Andi Simangunsong, mengayangkan langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memaksakan BAP dua ahli (ahli pertambangan Ahmad Redi dan ahli pertanahan Sri Winarsih) sebagai alat bukti surat. Ia menegaskan, sesuai Pasal 239 huruf c KUHAP, bukti surat harus dibuat secara mandiri oleh ahli, bukan difasilitasi penyidik, sehingga statusnya gugur dan sekadar bernilai affidavit.(ant/one)