Jalan Nasional Utara Kaltim Terancam Longsor, Rudy Mas’ud Segera Kiriim Surat ke Menteri PU
SAMARINDA – Jalan nasional di wilayah utara Kalimantan Timur mulai menunjukkan ancaman serius. Sejumlah titik mengalami longsor, retakan, hingga berpotensi amblas. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pun menyiapkan laporan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) agar kerusakan tersebut segera ditangani.
Laporan itu disiapkan setelah Rudy menyisir kondisi jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten dalam rangkaian kunjungan kerja tiga hari di wilayah utara Kaltim. Jalur yang ditinjau membentang dari Samarinda, Bontang, Sangatta hingga Kaliorang, Kutai Timur.
Temuan di lapangan menjadi dasar gubernur meminta perhatian pemerintah pusat. Sebab, kerusakan jalan bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat dan kelancaran distribusi logistik.
“Kita sudah melakukan peninjauan jalan provinsi, kabupaten dan jalan nasional di wilayah utara. Dari Samarinda sampai Kaliorang di Kutai Timur. Kami sudah mendata semua titik dan lokasi yang memerlukan penanganan segera,” kata Rudy Mas’ud di Terminal Lempake, Samarinda, Selasa (3/11/2026).
Setelah menyelesaikan peninjauan wilayah utara, Rudy melanjutkan pengecekan kondisi Terminal Lempake setibanya di Samarinda.
Gubernur memastikan hasil pemantauan jalan akan segera dituangkan dalam surat resmi kepada Menteri PU, dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Marga.
“Surat itu nanti langsung kita tujukan ke Menteri PU dengan tembusan Dirjen Bina Marga. Saya juga akan berkomunikasi dengan Pak Dirjen dan Pak Menteri agar Kaltim lebih diperhatikan,” tegasnya.
Jalan Retak, Longsor Mengintai
Rudy menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan nasional dari Samarinda menuju Bontang dan Kutai Timur. Beberapa lokasi sudah mengalami longsor, sementara titik lainnya memperlihatkan retakan dan kondisi badan jalan yang berpotensi amblas.
Ancaman tersebut semakin serius karena jalur Bontang–Sangatta–Simpang Perdau–Kaliorang merupakan akses vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi barang, jasa, dan penumpang.
Jika jalur ini terputus, dampaknya bisa merembet ke rantai pasok logistik kawasan utara Kaltim.
Karena itu, Rudy meminta penanganan tidak menunggu kerusakan semakin parah. Apalagi, sejumlah titik longsor sudah ditemukan ketika musim kemarau.
“Kemarau ini saja sudah banyak titik longsor, apalagi kalau sebentar lagi musim penghujan. Ini perlu kita mitigasi dan antisipasi,” ujarnya.
Gubernur juga meminta Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim Irhamsyah lebih intensif berkomunikasi dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mencocokkan data kerusakan, titik longsor, serta lokasi yang berpotensi mengalami longsor agar penanganan bisa diprioritaskan berdasarkan kondisi lapangan.
Jembatan Lembak Jangan Sampai Terkendala
Selain kerusakan jalan nasional, Rudy turut menyoroti rencana pembangunan Jembatan Lembak di Bengalon, Kutai Timur.
Gubernur berharap pembangunan jembatan tersebut berjalan sesuai rencana, tanpa pemangkasan maupun pemblokiran anggaran.
Jembatan Lembak rencananya akan dibangun dengan anggaran APBN tahun jamak 2026-2027. Tahun 2026 alokasi Rp4 miliar dan 2027 sebesar Rp23 miliar.
Jembatan Lembak memiliki peran strategis karena menjadi penghubung Sangatta dengan Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang, hingga Talisayan di Kabupaten Berau.
Konektivitas tersebut menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan utara Kaltim. Jika pembangunan terhambat, akses antarkawasan yang selama ini mengandalkan jalur tersebut juga berisiko terganggu.
Rudy menegaskan, hasil peninjauan akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah pusat agar penanganan jalan dan pembangunan infrastruktur strategis di Kaltim mendapat perhatian lebih.
Jalur ini bukan sekadar penghubung antardaerah. Infrastruktur ini menjadi urat nadi ekonomi. Kerusakan yang dibiarkan berlarut bukan hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga bisa menghambat pergerakan barang dan aktivitas masyarakat.