Atasi Antrean SPBU, Pemprov Kaltim Instruksikan Pertamina dan Hiswana Migas Urai Kelangkaan BBM dan LPG

Samarinda, nusaetamnews.com : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menginstruksikan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) untuk memperkuat sinergi guna mengatasi persoalan antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa keresahan masyarakat akibat antrean panjang BBM dalam beberapa bulan terakhir harus segera dicarikan solusi konkret. Rudy meminta Pertamina dan Hiswana Migas menjamin ketersediaan pasokan energi yang stabil serta harga yang terjangkau bagi warga Benua Etam.

Gubernur menilai antrean dipicu oleh terbatasnya jumlah lembaga penyalur serta jam operasional SPBU. Oleh karena itu, ia mendorong Pertamina mempermudah proses perizinan pendirian SPBU baru dan memperpanjang durasi operasional pelayanan di lapangan agar penyaluran Pertalite serta Biosolar berjalan lancar dan tepat sasaran. Selain BBM, ketersediaan LPG turut menjadi perhatian utama demi menjaga pergerakan ekonomi warga.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyoroti pemotongan kuota BBM oleh pemerintah pusat yang memicu keterbatasan pasokan di daerah.

Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltim, kuota Pertalite tahun 2026 yang disetujui BPH Migas hanya 508.400 kiloliter (kl) atau 49,1 persen dari usulan daerah sebesar 1.034.972 kl. Sedangkan alokasi Biosolar yang disetujui sebesar 268.430 kl dari usulan awal 415.682 kl.

Seno menegaskan pentingnya pembahasan kebutuhan kuota BBM tahun 2027 sejak dini bersama pemerintah pusat agar disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan laju aktivitas ekonomi Kaltim. Pemprov Kaltim meminta Pertamina Patra Niaga memastikan skema penyaluran kepada SPBU mitra berjalan optimal tanpa hambatan distribusi.(ant/one)