Karhutla Mengintai, Gubernur Harum: Jangan Tunggu Api Membesar, Pencegahan Harus Diperkuat!

SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) memang tidak masuk dalam enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, kondisi itu bukan alasan untuk lengah. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta seluruh jajaran pemerintah, TNI/Polri, korporasi, hingga masyarakat memperketat pengawasan dan memperkuat langkah pencegahan selama musim kemarau.
Pesan Gubernur yang akrab disapa Harum itu tegas: jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini sebelum karhutla meluas, kabut asap menyelimuti permukiman, dan kesehatan masyarakat terancam.
“Kaltim tidak termasuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Meski begitu, kita tidak boleh menganggap sepele. Kita harus tetap waspada dan terus meningkatkan pengawasan,” tegas Harum saat memimpin Morning Briefing di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, karhutla bukan lagi sekadar persoalan lokal maupun nasional, melainkan telah menjadi isu global yang membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan banyak pihak.
Karena itu, edukasi kepada masyarakat dan korporasi harus terus digencarkan. Larangan membakar hutan dan lahan perlu dipatuhi, termasuk tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat kondisi lingkungan kering.
“Lebih baik kita mencegah daripada memadamkan. Dampaknya ke mana-mana. Gangguan kesehatan hingga gangguan distribusi logistik,” ujarnya.

Empat Catatan Penting Gubernur

Rudy menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi yang solid bersama TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, ia menyampaikan empat catatan penting yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran terkait.
Pertama, memastikan pendataan titik api dan potensi karhutla dilakukan secara akurat. Data yang valid menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan sekaligus mempercepat respons ketika ditemukan indikasi kebakaran.
Kedua, memperkuat upaya pencegahan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pengawasan harus berjalan beriringan dengan edukasi agar masyarakat memahami risiko serta dampak kebakaran hutan dan lahan.
Ketiga, mengantisipasi dampak karhutla terhadap masyarakat, terutama gangguan pernapasan akibat paparan asap. Salah satu langkah yang disoroti adalah penyediaan rumah oksigen bagi warga yang membutuhkan penanganan terkait kualitas udara.
Keempat, memastikan setiap perkembangan penanganan karhutla disampaikan kepada publik secara akurat dan bijaksana.
“Setiap progres penanganan karhutla hendaknya tersampaikan ke publik dengan akurat dan bijak,” pesannya.

Menurut Rudy, penyampaian informasi yang benar menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan justru dibuat resah oleh kabar yang belum terverifikasi atau hoaks.

Pengawasan Harus Sampai Desa dan Kelurahan

Tak berhenti pada arahan internal, Gubernur Harum juga berencana segera mengirimkan surat kepada seluruh bupati dan wali kota di Kaltim untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat pengawasan di wilayah masing-masing.
Langkah ini diharapkan membuat upaya pencegahan berjalan lebih luas, hingga menjangkau tingkat desa dan kelurahan. Dengan begitu, potensi kebakaran dapat terdeteksi lebih awal dan penanganan bisa dilakukan sebelum api meluas.
Harum berharap keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat mampu menekan risiko karhutla di Kaltim. Sebab, keberhasilan pencegahan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan petugas, tetapi juga kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, melaporkan bahwa secara umum kejadian karhutla di Kaltim masih dapat ditangani dengan baik.
Namun, kondisi kualitas udara tetap perlu diwaspadai. Menurut Buyung, sebagian kabut asap yang masuk ke wilayah Kaltim berasal dari Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Secara umum, kualitas udara di Kaltim masih berfluktuasi, dari kategori sehat hingga tidak sehat. Kondisi ini menuntut pemantauan berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat dan mengambil langkah antisipasi sesuai kebutuhan.
Buyung menambahkan, BPBD Kaltim secara rutin menyampaikan pembaruan data harian karhutla kepada media melalui grup WhatsApp. Informasi tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan situasi berdasarkan data yang tersedia.
“Update harian terus kita sampaikan ke media. Hanya saja, yang viral-viral itu biasanya menyebar dari medsos,” ungkapnya.
Melalui penguatan pengawasan, koordinasi lintas sektor, dan penyampaian informasi yang akurat, Pemprov Kaltim berharap risiko karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin.
Sebab, ketika api sudah membesar, dampaknya bukan hanya menghanguskan hutan dan lahan, tetapi juga mengancam kesehatan warga, mengganggu aktivitas masyarakat, hingga menghambat distribusi logistik.
Morning Briefing tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim. (lee)