Seno Sentil Pertamina soal Antrean BBM: Stok Ada, Distribusi Harus Nyata!
SAMARINDA – Antrean panjang di SPBU tak seharusnya terus menjadi beban kepala daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji meminta Pertamina Patra Niaga serius merealisasikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) sesuai kuota yang telah ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Seno menyoroti pengalaman tahun lalu, ketika alokasi stok BBM dari BPH Migas tidak seluruhnya terserap. Namun, saat antrean kendaraan mengular dan mengganggu aktivitas masyarakat, kepala daerah justru menjadi pihak yang paling disorot.
“ Saat terjadi antrean pasti kepala daerah yang salah. Mau itu bupati, wali kota, termasuk juga gubernur. Masyarakat tidak mau tahu,” tegas Seno, belum lama ini.
Menurut dia, persoalan distribusi BBM tidak bisa hanya dilihat dari besaran kuota yang tersedia di atas kertas. Realisasi penyaluran di lapangan harus menjadi perhatian utama agar pasokan benar-benar sampai ke SPBU dan dapat diakses masyarakat.
Karena itu, Pertamina Patra Niaga diminta memastikan rantai distribusi berjalan optimal. Stok yang telah ditetapkan BPH Migas harus diikuti penyaluran yang nyata, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Jangan sampai kuota tersedia, tetapi distribusi tidak maksimal, sementara masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean untuk mendapatkan BBM.
Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menawarkan langkah untuk mengurai kepadatan kendaraan di SPBU, terutama pada siang hari. Salah satunya dengan memperpanjang jam operasional SPBU hingga minimal pukul 22.00 Wita.
Dengan waktu pelayanan yang lebih panjang, pengisian BBM diharapkan bisa tersebar ke rentang waktu yang lebih luas sehingga tidak menumpuk pada jam-jam tertentu.
Namun, Rudy menegaskan, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan jaminan ketersediaan BBM. Perpanjangan jam operasional tidak akan banyak membantu apabila stok di SPBU justru kosong.
“Dengan catatan stok di SPBU selalu tersedia,” tegas Rudy.
Persoalan antrean BBM ini membutuhkan dua langkah yang berjalan beriringan: kepastian pasokan dan kelancaran distribusi. Penambahan jam layanan bisa menjadi salah satu solusi, tetapi ketersediaan stok tetap menjadi kunci.
Bagi masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar kuota BBM atau jam operasional yang lebih panjang, melainkan kepastian bahwa bahan bakar tersedia saat dibutuhkan tanpa harus terjebak antrean panjang.