Atasi Antrean BBM Subsidi dan Melonjaknya Harga LPG 3 Kg, Gubernur Kaltim Desak Pertamina Gerak Cepat
Balikpapan, nusaetamnews.com : Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk segera menyelesaikan persoalan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta melambungnya harga LPG 3 kilogram di wilayah pedalaman.
Gubernur menginstruksikan langkah preventif guna menjaga ketersediaan energi daerah sebelum persoalan di lapangan kian membesar.
“Stok BBM harus kita jaga sebelum antrean mengular. Jangan tunggu asap baru kita padamkan. Lebih baik kita cegah sebelum menjadi api. Begitu juga listrik, harus kita amankan sebelum padamnya makin meluas,” tegas Rudy saat memimpin rapat koordinasi di Balikpapan, Kamis.
Rudy mengungkapkan, meski stok fisik BBM di terminal pasokan relatif aman, terjadi fenomena pergeseran konsumsi masyarakat akibat kebijakan pemangkasan kuota oleh BPH Migas untuk tahun 2026. Konsumsi Pertalite melonjak 8,7 persen, sementara Pertamax justru anjlok 21,9 persen.
Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltim, kuota Pertalite yang disetujui pusat hanya 508.400 kiloliter (KL) dari usulan daerah sebesar 1,03 juta KL. Begitu pula Biosolar yang cuma dijatah 268.430 KL dari usulan 415.682 KL.
Menyikapi keterbatasan ini, Gubernur meminta Pertamina mempermudah perizinan SPBU baru serta memperpanjang jam operasional SPBU hingga pukul 22.00 WITA dengan jaminan pasokan yang selalu tersedia. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut menegaskan agar Pertamina merealisasikan kuota secara utuh, mengingat maraknya kendaraan luar daerah yang masuk ke Kaltim.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani mengakui bahwa antrean dipicu oleh belum seimbangnya jumlah lembaga penyalur dengan pertumbuhan volume kendaraan. Pihaknya menyatakan siap mengevaluasi sebaran SPBU dan memperketat sistem pengawasan digital berbasis kode QR.
Selain BBM, Pemprov Kaltim menaruh perhatian serius pada lonjakan harga LPG 3 kg di wilayah perbatasan dan pedalaman. Di Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, kendala distribusi sungai akibat kemarau sempat melambungkan harga eceran gas melon tersebut hingga menembus Rp250.000 per tabung, jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi sebesar Rp43.000 per tabung. Gubernur pun meminta Pertamina menjamin kelancaran pasokan hingga ke pangkalan demi menjaga kestabilan harga bagi warga. (ant/one)