Karhutla Kaltim Belum Selesai, Perlu Penanganan Preventif dan Integratif
Samarinda – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur belum benar-benar berakhir. Di tengah upaya pemadaman dan pencegahan, kualitas udara di sejumlah wilayah masih bergerak fluktuatif, bahkan sempat masuk kategori berbahaya.
Di Sendawar, Kutai Barat (Kubar), misalnya, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) tercatat mencapai 409 atau masuk kategori berbahaya. Kondisi berbeda terjadi di Samarinda yang membaik dari ISPU 100 menjadi 32.
Lebih mengkhawatirkan, pada 2 Oktober 2026 konsentrasi PM2,5 di Kubar sempat mencapai sekitar 740 µg/m³. Rata-rata paparannya bahkan mencapai 13,3 kali baku mutu di Kubar, 12,7 kali di Kutai Timur dan 10 kali di Mahakam Ulu.
Data itu membuat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meminta penanganan karhutla tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Karena itu, penanganan karhutla harus lebih preventif dan terintegrasi. Begitu hotspot meningkat, patroli dan pencegahan harus bergerak,” tegas Rudy saat membuka Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim 2026 di Aula Makodam VI Mulawarman, Rabu (7/10/2026).
Menurut Rudy, seluruh unsur harus menggunakan satu data yang sama, mulai dari hotspot, kondisi cuaca, kualitas udara hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan juga diminta diperkuat. Di sisi lain, perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan harus memastikan personel, peralatan pemadam serta sumber air benar-benar siap ketika kondisi memburuk.
Kaltim saat ini memiliki 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla dan 301 regu Masyarakat Peduli Api dengan total 5.867 personel. Kekuatan tersebut, kata Rudy, harus diintegrasikan agar tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.
“Kita jangan hanya berbicara tentang jumlah titik api. Ukuran keberhasilan penanganan karhutla adalah sejauh mana masyarakat terlindungi,” ujarnya.
Karhutla bukan sekadar persoalan api dan asap. Dampaknya mulai terasa langsung pada kesehatan masyarakat.
Dinas Kesehatan Kaltim mencatat 13.086 kasus ISPA dalam pelaporan khusus karhutla sepanjang 27 Juli hingga 15 September 2026. Kasus mingguan bahkan sempat melonjak hingga 5,4 kali.
Karena itu, Rudy meminta perlindungan diprioritaskan kepada kelompok rentan, terutama balita, anak-anak, lansia, ibu hamil dan masyarakat dengan penyakit pernapasan.
Penguatan surveilans ISPA dan pneumonia, kesiapan Puskesmas, ketersediaan obat dan alat pelindung hingga penyampaian informasi mengenai pembatasan aktivitas luar ruangan harus diperkuat.
Bukan hanya ISPA yang mengintai. Dampak kemarau juga tercermin dari 35.105 penderita diare dengan lima kematian. Ancaman penyakit lain seperti demam berdarah dengue (DBD) juga perlu diantisipasi.
“Karena itu, karhutla, kekeringan, kualitas air dan kesehatan harus kita tangani secara terintegrasi, bukan sektoral,” tegas Rudy.
Jangan Tunggu Warga Antre Air
Persoalan kemarau juga mulai menyentuh ketersediaan dan kualitas air. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim memantau 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota. Seluruh titik tersebut berstatus tercemar ringan.
Masalahnya, ketika debit sungai turun, kemampuan sungai mengencerkan beban pencemar ikut berkurang. Artinya, kemarau panjang berpotensi memperberat persoalan kualitas air.
Rudy meminta BPBD bersama pemerintah kabupaten/kota segera memetakan wilayah yang rawan kekurangan air. Perumda Air Minum diminta memastikan kesiapan air baku dan distribusi air bersih.
Dinas Kesehatan harus mengantisipasi dampak kesehatan, sementara dunia usaha diminta ikut menopang penanganan ketika kondisi masuk fase darurat.
“Jangan sampai pemerintah bergerak setelah masyarakat antre mengambil air. Kita harus hadir sebelum masalah menjadi krisis,” kata Rudy.
Ia juga meminta hasil rapat tidak berhenti sebagai catatan administratif.
“Setiap keputusan rapat hari ini harus memiliki target waktu, penanggung jawab dan action plan yang jelas,” imbuhnya.
Faktor Manusia dan Alam
Mewakili Pangdam VI Mulawarman, Irdam VI Mulawarman Brigjen Unang Sudargo menyebut terdapat dua faktor utama yang memicu karhutla, yakni aktivitas manusia dan faktor alam, termasuk fenomena El Nino yang masih berlangsung.
Sejumlah langkah yang ditawarkan antara lain penambahan embung air, penguatan armada pemadam kebakaran, larangan membakar lahan, perkerasan jalan untuk membuka akses penanganan kawasan rawan kebakaran serta penyusunan rencana kontingensi bencana berdasarkan tipologi ancaman masing-masing daerah.
Rakor Forkopimda tersebut juga membahas persoalan listrik, BBM dan LPG yang terjadi di tengah masyarakat.
Rapat dimoderatori Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi, pejabat IKN serta jajaran instansi terkait lainnya.