Usut Kasus Suap HGB Summarecon, KPK Panggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Jakarta, nusaetamnews.com : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebagai saksi pada Rabu (7/10).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemanggilan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tim penyidik membutuhkan keterangan dari Nusron untuk mendalami dugaan praktik rasuah di lingkungan Kementerian ATR/BPN guna memperjelas konstruksi perkara. Pihak lembaga antirasuah pun meyakini sang menteri bakal kooperatif memenuhi panggilan sebagai bentuk kepatuhan hukum.

Pengusutan perkara ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari paska-OTT, KPK menetapkan delapan orang tersangka. Deretan nama yang terjerat antara lain Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Selain pejabat BPN dan petinggi perusahaan, tersangka lainnya mencakup mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz (Fahd Arafiq), serta dua pihak swasta bernama Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK menduga sejumlah nama tersebut bertindak sebagai perantara maupun orang kepercayaan.

Maraton penggeledahan pun terus digencarkan penyidik sejak pertengahan September 2026. Tim KPK menyisir berbagai lokasi strategis, mulai dari sejumlah ruangan direktorat jenderal di Kementerian ATR/BPN, kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan Kabupaten Bogor, Kantah Kota Mojokerto, Kanwil BPN Jawa Timur, hingga kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Bandung Barat. (ant/one)