Dorong UMKM Kaltim Tembus Pasar Global, Komisi VII DPR dan Sucofindo Tancap Gas Percepat Sertifikasi SNI
[22.39, 18/9/2026] Om Setia Wirawan Halo Card: Balikpapan, nusaetamnews.com : Komisi VII DPR RI bersama PT Sucofindo (Persero) berkolaborasi memacu percepatan sertifikasi Standar Nasional Indonesia bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kalimantan Timur. Langkah ini diambil untuk mendongkrak daya saing sekaligus memperluas jangkauan pasar produk lokal hingga ke tingkat mancanegara.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menekankan bahwa sertifikat standar mutu merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan konsumen dan memicu pertumbuhan bisnis. Ia mengungkapkan fakta di lapangan di mana terdapat pelaku usaha yang berhasil mencatatkan lonjakan omzet hingga lebih dari 70 persen usai produknya mengantongi sertifikasi resmi.
Meski demikian, Komisi VII DPR menyoroti kendala utama yang kerap dihadapi para pelaku usaha di daerah, yakni tingginya biaya pengujian serta terbatasnya ketersediaan laboratorium uji. Masalah ini menjadi perhatian serius mengingat sektor industri menengah punya peran vital dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Menjawab tantangan tersebut, Direktur Operasi PT Sucofindo Dani Pramantyo menyatakan kesiapan perusahaannya untuk memberikan pendampingan teknis, pengujian, hingga sertifikasi. Guna mengurai masalah biaya, Sucofindo bakal mengoptimalkan alokasi program CSR untuk mensubsidi biaya uji laboratorium bagi UMKM potensial. Sinergi ini diharapkan mampu membentengi pasar domestik dari serbuan produk luar yang tidak memenuhi standar mutu. (ant/one)
[22.41, 18/9/2026] Om Setia Wirawan Halo Card: Kawal Proyek IKN Rp3,9 Triliun, Kejagung Terjunkan Pengamanan Pembangunan Strategis
Penajam, nusaetamnews.com : Kejaksaan Agung melakukan pengamanan pembangunan strategis terhadap tiga paket proyek infrastruktur jalan di Ibu Kota Nusantara untuk tahun anggaran 2026–2027 dengan nilai total mencapai Rp3,986 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pendampingan hukum guna memastikan tata kelola dan keberlangsungan pembangunan ibu kota baru berjalan akuntabel.
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, membeberkan bahwa tiga paket pekerjaan jalan yang dikawal ketat tersebut meliputi area Kompleks Yudikatif, Kompleks Legislatif, serta Kawasan Pendukung KIPP 1A. Sebelum diterbitkan surat perintah pengamanan, seluruh proyek telah melewati serangkaian tahapan pemeriksaan mulai dari telaah teknis hingga pra-Pengamanan Pembangunan Strategis.
Pendampingan oleh Kejagung sendiri telah berlangsung sejak 2025 lalu. Sebelumnya, kejaksaan sukses mengawal tujuh paket peningkatan jalan KIPP 1B–1C Paket A sampai G bernilai Rp3,355 triliun yang kini pengerjaannya telah rampung 100 persen dan diserahterimakan ke Otorita IKN.
Otorita IKN menyambut positif pengamanan strategis ini demi memberikan kepastian pelaksanaan proyek di lapangan. Pengawasan melekat dari Korps Adhyaksa diharapkan mampu meminimalkan potensi hambatan, menjaga integritas para pelaksana, serta memastikan seluruh pengerjaan fisik infrastruktur jalan IKN selesai tepat waktu sesuai regulasi. (ant/one)