Antrean BBM dan Listrik Padam Bikin Resah, DPRD Kaltim Panggil PLN dan Pertamina Pekan Depan
SAMARINDA – Antrean panjang BBM dan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) bakal masuk meja DPRD Kaltim. Pertamina dan PLN akan dipanggil untuk menjelaskan persoalan yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Rapat dengar pendapat (RDP) ditargetkan digelar pekan depan. Agenda ini merupakan tindak lanjut surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta DPRD memprioritaskan dua persoalan tersebut.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan surat permohonan RDP dari Fraksi PKS telah diterima pimpinan DPRD.
“Baru kita terima permohonan dari Fraksi PKS untuk RDP dengan PLN dan Pertamina. Banyak isu terkait pemadaman dan seterusnya,” kata Hasanuddin di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (18/9/2026).
Untuk persoalan listrik, pembahasan akan melibatkan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kaltim secara gabungan. DPRD ingin mendapatkan penjelasan langsung dari PLN sebelum menyimpulkan penyebab pemadaman.
Hasanuddin menegaskan DPRD tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab gangguan listrik, termasuk soal pasokan energi, batu bara, kondisi cuaca maupun faktor lainnya.
“Sebetulnya saya belum membahas ya, tapi nanti kita tunggu hasil RDP dengan pihak terkait. Kalau sekarang ini nanti jawabannya terkesan mengira-ngira,” ujarnya.
Salah satu poin yang akan dikulik adalah gangguan pada empat pembangkit yang disebut berdampak terhadap kemampuan pasokan listrik dalam sistem kelistrikan Kalimantan.
Keempatnya yakni PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Coal di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, dan PLTMG Bangkanai.
DPRD ingin mengetahui penyebab gangguan tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan persoalan teknis, kerusakan peralatan, atau faktor manusia.
“Kerusakan, iya, termasuk itulah kita tanyakan nanti. Itu karena apa, tekniskah, human error, atau apa,” tegas Hasanuddin.
Sebelumnya, PLN UID Kaltimra menyebut pemadaman bergilir terjadi setelah sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Kalimantan mengalami gangguan. Kondisi tersebut membuat kemampuan pasokan listrik belum optimal.
PLN bersama pengelola pembangkit kini melakukan pemulihan. Pembangkit yang mengalami gangguan ditargetkan kembali masuk ke sistem secara bertahap pada pekan ketiga hingga keempat September 2026.
Antrean BBM Juga Bakal Dibedah
Tak hanya listrik, DPRD Kaltim juga akan meminta Pertamina membuka persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah daerah.
Fraksi PKS meminta pembahasan tidak berhenti pada persoalan antrean, tetapi menelusuri seluruh rantai distribusi. Mulai dari kuota, realisasi penyaluran, stok, distribusi, kapasitas SPBU hingga dugaan anomali transaksi.
Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah antrean terjadi karena persoalan pasokan, distribusi, kapasitas layanan SPBU, atau faktor lainnya.
Sementara untuk kelistrikan, PKS meminta DPRD membedah data secara lebih rinci, termasuk catatan pemadaman, daya mampu pembangkit, beban puncak, cadangan daya, indikator keandalan hingga kompensasi pelanggan.
Dengan agenda RDP tersebut, DPRD Kaltim ingin persoalan BBM dan listrik tidak berhenti pada keluhan masyarakat, tetapi mendapat penjelasan berbasis data dari perusahaan penyedia energi.
“Insyaallah kita laksanakan minggu depan,” tutup Hasanuddin.