Penerapan Skema WFH Jumat Sukses Pangkas Belanja Operasional Pemkab Penajam Paser Utara
Penajam, nusaetamnews.com : Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memetik hasil positif dari kebijakan skema kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi pegawai di lingkungannya yang diterapkan setiap hari Jumat. Selain menjaga produktivitas, kebijakan ini terbukti ampuh memangkas anggaran belanja operasional pemerintah daerah.
Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Pemkab PPU, Iwan Darmawan, menjelaskan bahwa skema WFH ini resmi digulirkan sejak 10 April 2026.
Iwan menegaskan bahwa kendati pegawai menjalankan tugas dari rumah pada akhir pekan, mutu pelayanan publik tetap berjalan optimal. Kebijakan WFH tidak berlaku bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetap beroperasi penuh menyerap kebutuhan masyarakat seperti biasa.
Guna memastikan produktivitas pegawai tidak melorot, Pemkab PPU memanfaatkan platform teknologi informasi. Setiap Jumat, aktivitas pengawasan dilakukan via zoom meeting serta kewajiban mengisi pelaporan kinerja harian melalui google form.
Sisi efisiensi anggaran menjadi sorotan utama dari keberhasilan skema ini. Penghematan paling menonjol bersumber dari susutnya konsumsi energi fasilitas kantor serta pemangkasan bahan bakar kendaraan dinas seiring minimnya mobilitas fisik pegawai.
Iwan membeberkan, sepanjang periode April hingga Juli 2026, penerapan WFH berhasil menghemat tagihan operasional air hingga sekitar Rp300 juta dan efisiensi konsumsi listrik menembus angka kisaran Rp146 juta. Tak cuma itu, alokasi anggaran perjalanan dinas juga berhasil ditekan hingga di bawah 50 persen dari total kuota yang disediakan.
Seluruh capaian, data penghematan, serta evaluasi berkala pelaksanaan WFH ini dilaporkan secara transparan oleh Pemkab PPU kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan tinjauan efektivitas tata kelola pemerintahan. (ant/one)