Kaltim Kantongi Dana Transfer Pusat Rp3,35 Triliun di Awal 2026, Meski Pagu Total Turun Drastis

Samarinda, nusaetamnews.com : Pemerintah pusat resmi menyalurkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp3,35 triliun pada periode Januari hingga Februari 2026. Dana ini dikucurkan untuk menjaga operasional daerah serta memangkas ketimpangan layanan publik.

Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Tjahjo Purnomo, menyebutkan realisasi awal tahun ini sudah mencapai 15,2% dari total pagu anggaran 2026 yang dipatok di angka Rp22,07 triliun.

Mengapa Anggaran Turun?

Ada fenomena menarik di tahun ini. Total pagu TKD Kaltim 2026 ternyata merosot tajam dibanding tahun 2025 yang sempat menyentuh angka Rp42,29 triliun.

Tjahjo mengungkapkan penurunan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat mulai memperketat “keran” anggaran sebagai upaya meningkatkan efektivitas belanja daerah, menyusul adanya temuan penggunaan dana yang kurang optimal pada periode sebelumnya.

Rincian “Cuan” Daerah Hingga Februari 2026

Meski secara total turun, ada komponen dana yang justru naik signifikan. Berikut adalah rincian penyalurannya:

• Dana Alokasi Umum (DAU): Tersalurkan Rp2,02 triliun (17,51% dari pagu Rp11,55 triliun). Menariknya, pagu DAU tahun ini melonjak 80,84% dibanding tahun lalu.
• DAK Nonfisik: Tersalurkan Rp731,48 miliar (27,06% dari pagu Rp2,7 triliun). Realisasi ini lebih gesit dibanding periode yang sama tahun 2025.
• Dana Bagi Hasil (DBH): Terealisasi Rp601,36 miliar (7,98% dari pagu Rp7,53 triliun). Sektor ini yang mengalami penyusutan paling drastis, mengingat pagu DBH 2025 pernah mencapai Rp32,39 triliun.

Progres Terkini

Memasuki April 2026, DJPb Kaltim memastikan proses penyaluran dana masih terus on progress.

“Dalam satu bulan lebih terakhir (Maret hingga pekan pertama April), proses penyaluran masih terus berlangsung. Jadi, nilai yang tersalurkan sebenarnya sudah melebihi 15,2 persen,” jelas Tjahjo di Samarinda, Selasa (7/4/2026).

Dengan skema anggaran yang lebih “ketat” ini, Pemprov Kaltim diharapkan bisa lebih smart dalam mengelola belanja daerah agar tepat sasaran bagi masyarakat. (ant/one)