2028 Deadline IKN! DPR Kawal Target Ibu Kota Politik
IKN Nusantara (nusaetamnews.com) : Komitmen tegas dari Senayan! Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan parlemen akan terus mengawal target ambisius: IKN Nusantara harus resmi menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
Penegasan ini bukan sekadar wacana, melainkan sejalan dengan payung hukum terbaru, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.
Apa Maksud ‘Ibu Kota Politik’?
Istilah “ibu kota politik” dalam Perpres 79/2025 menjadi sorotan.
- Tujuan: Menurut Rifqinizamy, IKN di tahun 2028 harus menjelma menjadi kota yang modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia—bukan hanya fisiknya, tetapi juga tata kelola pemerintahannya yang efektif dan transparan.
- Konteks: Pakar hukum tata negara menilai istilah ini kemungkinan digunakan untuk memisahkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta, yang selama ini menjadi pusat utama ekonomi dan bisnis.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari juga menjelaskan bahwa IKN akan menjadi pusat operasional pemerintahan begitu semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun.
Kompak Tiga Hari di IKN
Penegasan target ini disampaikan dalam momen krusial: Pertemuan Koordinasi dan Monitoring yang digelar selama tiga hari (10-12 November 2028) di Multifunction Hall Kemenko 3 IKN.
Pertemuan ini menjadi ajang sinergi total antara:
- Parlemen (Komisi II DPR RI).
- Pemerintah Pusat (Otorita IKN dan Kemenko).
- Pemerintah Daerah (Para Gubernur se-Indonesia).
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari semua pihak.
Para peserta, termasuk anggota DPR dan Gubernur, merasakan langsung progres IKN dengan menginap di kawasan Rusun ASN IKN yang, menurut Rifqinizamy, sudah memiliki fasilitas modern dan nyaman.
Rangkaian acara ditutup pada 12 November dengan Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) oleh Menteri Dalam Negeri RI, dilanjutkan dengan rapat seluruh gubernur. (ant/one)